Secara teoritis dan praktis, penerimaan pajak masuk ke keuangan negara, bahkan menjadi andalan di sisi penerimaan. Tidak heran pemerintah melalui dirjen pajak terus menggenjot penerimaan pajak setiap tahunnya. Wajib pajak baru pun terus dauber demi mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat pada saat penyusunan RAPBN.

Pelaku Underground Economy

 

Tegakah pemerintah mengutip pajak dari pedagang kaki lima? (doc pribadi)

Okelah, sekarang kita mengenal dulu tentang apa itu underground economy? Istilah lainnya yang kadang disamakan dengan konsep tersebut adalah black economy, hidden economy, atau shadow economy. Sederhananya, underground economy adalah aktivitas atau transaksi ekonomi yang tidak tercatat dalam keuangan negara.

Biasanya, istilah black economy berkonotasi negatif yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, misalnya illegal logging, korupsi, penyelundupan, dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya yang nilai transaksi atau nominal uangnya justru disembunyikan. Boro-boro dapat pajak dari kegiatan semacam itu, uang negara pun malah digerogoti.

Namun, tidak semua aktivitas underground economy identik dengan pelanggaran hukum. Tidak semua yang tidak tercatat itu disebut jahat. Nah, di sinilah kita kaitkan dengan sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, tukang becak, pedagang sayur keliling, pedagong asongan, tukang baso keliling, dll. Sebagian besar kening pelaku sektor informal tersebut pasti berkerut jika ditanya: apakah anda punya NPWP atau pernahkah menyetor pajak pendapatan? Bisa saja mereka dikenakan retribusi atau jenis pungutan liar. Namun pungutan liar itu pun tidak bakalan masuk ke kas negara.

Jadi, sektor informal menjadi salah satu penyumbang underground economy. Kita tidak pernah tahu secara persis berapa jumlah potensi pajak dari sektor informal.   Mengutip data BPS pada Februari 2010, sekitar 67,83 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang mencapai 116 juta orang. Sekitar 31,41 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal dan 68,59 persen bekerja pada kegiatan informal. Jadi, angka-angka tersebut bisa menjadi prediksi seberapa besar kegiatan informal, yang boleh dikatakan sebagai urat nadi kegiatan ekonomi di Indonesia.

Jadi, pada saat masih banyak pihak – baik perorangan maupun badan – belum bayar pajak, padahal mereka termasuk potensi wajib pajak, maka penerimaan negara lebih kecil dari yang seharusnya. Atau dengan kata lain, belum dipungut pajak atau ngemplang pajak menyebabkan porsi underground economy meningkat. Menurut Schneider and Buehn (2009), Indonesia mempunyai persentase shaddow economy berkisar antara 18,9 sampai 19,6 persen selama kurun waktu 2001-2007, dengan rata-rata 19,3 persen. Bahkan ada pengamat yang memprediksi jauh lebih besar dari itu, khususnya jika dikaitkan kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Mestikah sektor informal dikenakan pajak, misalnya tukang ojek atau PKL? Keputusannya tergantung pertimbangan sosial dan politik.

Mestikah tukang ojek dan sopir bajay punya NPWP? (doc pribadi)

Bagaimana pendapat Anda?

Tags: , , , , ,

31 Responses to “Tukang Ojek dan PKL Kena Pajak, Setuju?”

  1. Djuneardy Saputra
    02. May, 2012 at 10:24 am #

    aduh ironis kalau udah menyangkut masalah ekonomi di indonesia ini . sedih saya kalau sudah lihat kebijakan pemerintah yang memberatkan apa lagi menjatuhkan rakyat kecil, kembali ke judul .. menurut saya mesti di lihat dulu dari mana mereka berpenghasilan, dan lihat juga penghasilan mereka berapa ?? bagi mereka (red , rakyat kecil) membayar pajak ga jadi masalah , dan justru yang paling patuh adalah mereka.

    coba sekarang lihat ,, banyak orang orang berduit yang tidak membayar pajak atau bayar tapi tidak sesuai dengan apa yang dia miliki dengan kata lain bayar murah , saya pernah dengar cerita aparat keamanan , mereka bercerita tentang para pemilik villa di daerah puncak yang sama sekali tidak pernah membayar pajak, atau bayar tapi pajak bumi dan bangunan villa tersebut tidak di bayar atau karena villa tersebut tidak terdaftar sebagai kepemilikan atau harta kekayaan nya . sungguh ironis , yang miskin justru di cecar , yang kaya malah di biarkan.

    • admin
      04. May, 2012 at 4:57 pm #

      Semoga slogan orang bijak taat pajak bukan cuma hiasan ya :)

  2. Rianto Purba
    02. May, 2012 at 1:45 pm #

    Kebijakan mengenakan pajak kepada tukang ojek dan PKL sangat tidak bijak. Karena Disamping pendapatan mereka yang hanya cukup untuk makan sehari-hari juga karena keadaan hidup mereka yang jauh dari kata nyaman. Belum lagi mereka harus memikirkan biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan sekolah anak-anak mereka, belum lagi mereka harus memikirkan tempat tinggal yang layak di masa depan. Banyak Undang-undang di Indonesia yang menggumamkan “Setiap warga negara Indonesia berhak merasa nyaman dan aman tinggal di negaranya sendiri, setiap warga miskin dipelihara oleh negara dan lain-lain.” Hal ini berarti kesejahteraan setiap masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah. Jadi apabila pemerintah memberlakukan kebijakan ini, hal ini sama saja mengatakan bahwa pemerintah telah ingkar dengan semua undang-undang yang telah ada sejak lama itu. Akhir-akhir ini saya juga mendengar bahwa setiap individu yang berpenghasilan lebih dari PTKP per tahun akan dikenakan pajak dengan tarif PPh pasal 21. Menurut saya hal ini sangat ironis sekali. Ditengah keadaan masyarakat yang terjepit, makin dijepit oleh pemerintah sendiri. Hal ini membuat setiap warga miskin semakin mengencangkan ikat pinggangnya guna mempertahankan kelangsungan hidup. Menurut saya, apabila kebijakan ini masih berlangsung, hal ini akan berpengaruh pada kelambatan kemajuan rakyat Indonesia. Mengapa?
    Berikut analisa saya :
    “Setiap warga akan memakan makanan hanyak untuk mengenyagkan perut, mereka tidak terlalu perduli nutrisi apa yang harus mereka asup, vitamin apa yang harus mereka minum. Yang paling mereka perlukan adalah, mereka tidak lemas karena perut kosong. Hal ini berpengaruh juga pada pertumbuhan otak pada anak apabila nutrisi untuk perkembangan otaknya tidak terpenuhi. Nah, Kalau sudah urusan otak maka implikasinya adalah terhadap masa depan bangsa Indonesia. Semakin cerdas para generasi suatu bangsa, maka semakin kuat bangsa tersebut dimasa yang akan datang. Hal ini telah terbukti pada negara China, Korea, Singapur dan negara maju lainnya.”

    Jadi kesimpulan saya, Kebijakan mengenakan pajak pada tukang ojek ataupun PKL sangat tidak rasional walaupun pendapatan per tahun mereka melebihi PTKP dan saya tidak setuju dengan kebijakan ini. Pertanyaan pembaca yang muncul kemudian, lalu bagaimana negara ini akan maju kalau sebagian warganya tidak membayar pajak? Ya, pajak memang salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Tapi Negara ini tidak akan ambruk begitu saja ketika tukang ojek dan PKL tidak membayar pajak. Yang menjadi penghambat kemajuan negara hari-hari ini adalah ketidak taatan para pengusaha elit untuk mebayar pajak. Dengan hormat saya sampaikan kepada para pengusaha, membayar pajak adalah kewajiban anda. Jadi Bayarlah pajak dengan jujur, taat dan benar.”

    Salam…

    • admin
      04. May, 2012 at 4:59 pm #

      Memang keputusan yang dilematis. Mungkin bisa diterapkan secara selektif. Apalagi jika tidak ada kebocoran atah penyalahgunaannya penerimaan pajak ya :) Penanganan sektor informal selalu melibatkan aspek sosial, politis, dan ekonomi.

  3. Ashia Nur Irwanti
    03. May, 2012 at 12:19 am #

    Hemm ..
    sekarang begini saja toh, uang rakyat seharusnya kembali pada rakyat, bukan untuk diambil oleh segilintiran kelompok yang haus akan kekayaan duniawi saja.

    seharusnya mereka melihat kebawah bukan melihat keatas terus, yaa, kagak nyampe-nyampe nanti.

    Mereka toh para rakyat kecil yang butuh makan. Tidak usah sampai segitunya meminta pajak untuk rakyat yang kurang mampu.
    Seharusnya yang kaya membantu yang miskin bukan yang miskin membantu yang kaya.

    Kalaupun para tukang ojek dan pkl yang sudah sangat mampu, toh kesadaran mereka saja yang diperbaiki.

    Dan daripada memikirkan pajak mereka, lebih baik dibenahi dulu tempat mereka berjual, jangan berserakan gak beraturan dan kotor.

    • admin
      04. May, 2012 at 5:00 pm #

      Mungkin belum priorotas kali ya karena masih banyak masalah lain yang lebih mendesak untuk diatasi ya :)

  4. atika ayuningtyas
    03. May, 2012 at 5:55 am #

    Menurut saya membayar pajak itu wajib untuk seluruh WNI,karena dengan kita membayar pajak toh kita juga yang memakai fasilitas itu sendiri. Tapi tentu saja pajak antara orang kaya dan orang miskin sebaiknya dibedakan. Untuk pajak bagi tukang ojek dan PKL sebaiknya pajaknya juga disesuaikan dengan kemampuan.

    • admin
      04. May, 2012 at 5:03 pm #

      Ada sinyalemen pemodal besar yang berwajah kaki lima. Entah benar tidak rumor tersebut. Kadang banyak yang berlindung atau memanfaatkan sektor informal :( Namun, jika benar pelaku sektor informal, kebijakan pajak memang perlu keputusan yang bijak ya :)

  5. I KOMANG SUGIARTHA
    03. May, 2012 at 8:10 am #

    Memang setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak, dan pajak yang dibayarkan memang untuk fasilitas rakyat. Tapi dilingkungan direktorat jenderal pajak saja belum bersih, seperti kasus korupsi gayus tambunan. Apakah sektor informal seperti tukang ojek dan PKL yang penghasilannya tidak tetap wajib dikenakan pajak? Mereka mencari makan saja susah apalagi ingin membayar pajak, mereka mau membayar dengan apa? Lalu kalau keputusan ini benar-benar terjadi mereka akan membayar pajak, apakah mereka akan diberi fasilitas juga, jangan-jangan setelah mereka membayar pajak akan dikorupsikan juga.

    Seharusnya yang utama dibenahin adalah sistem perpajakan saat ini, banyak pegawai perpajakan yang korupsi seperti gayus tambunan. Kalau sistem perpajakan kita sudah bersih dari korupsi, baru kita membuat keputusan-keputusan siapa saja yang berhak dan wajib membayar pajak.

    • admin
      04. May, 2012 at 5:07 pm #

      Semoga tidak timbul “shaddow economy” dari penggelapan pajak, yang bisa saja nilainya lebih besar dari potensi pajak ojek atau PKL ya :)

      • Mixa
        15. Jun, 2012 at 12:46 am #

        Sekitar dua tahun lagi sy memasuki pesunin. Aktivitas, pendapatan, pengaruh, dan lain sebagainya pasti berkurang. Dungu, tuli, pikun, bongkok, lamur semoga tidak terjadi. Tapi bagaimana kalo hal ini terjadi??

  6. Awal Arifianto
    04. May, 2012 at 3:32 am #

    Memang membayar pajak merupakan hal yang wajib bagi rakyat indonesia. pajak yang sudah disetorkan digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan sekolah, infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat wajib mengawasi penggunaannya.
    Pada sektor informal seperti tukang ojek, PKL, tukang bajaj dan lain sebagainya. Tidak perlu dikenakan pajak, dan sektor informal dapat dikenakan pajak, jika penghasilannya >1jt/bulan atau pendapatan perkapitanya min 12jt/tahun dan dengan menyesuaikan pajak yang harus dibayarkan. Namun kenyaataannya pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar lainnya banyak yang menyelewengkan pajak dengan membayarkan pajak yang tidak semestinya ke pegawai pajak yang dapat mengerutkan nominal wajib pajaknya.
    Pegawai pajak maupun para koruptor yang menyelewengkan pajak maupun uang rakyat semestinya dimiskinkan, tidak hanya diberikan pidana.

    • admin
      04. May, 2012 at 5:09 pm #

      Jadi kita kembalikan ke persyaratan dan prosedur pajak itu sendiri ya? Bisa jadi ada pihak yang punya penghasilan besar walau bekerja di sektor informal, atau sektor informal hanya sebagai “kedok”.

  7. RESTINA PUTRI
    04. May, 2012 at 2:18 pm #

    memang sangat sangat shaddow economy.
    manusia mempunyai keterbatasan dalam memilah dan memilih keadilan. namun jika tukang ojek dan pkl kena pajak disini terlihat jelas KETIDAKADILANNYA. apa kata dunia kalo negara indonesia sangat memeras pajak dari SEMUA penghasilan tanpa melihat kondisi sebenarnya ?sekaya-kayanya tukang ojek dalam mendapatkan penghasilan tidak sebanding dengan beban hidup yang mereka peroleh, gakan pernah bisa tukang ojek ngerasain ademnya sebuah tempat perbelanjaan mewah (catet!) jika iya mereka bayar pajak pun, akankah kehidupan mereka terjamin menjadi lebih sejahtera ?dalam kurun rentang 5-10 tahun pun mereka tidak akan pernah merasa ‘sejahtera’ jika pemerintah dengan tegas mengambil ‘pajak’ penghasilan mereka tanpa mengubah bentuk sistem KEADILAN yang ada pada negara Indonesia. pajak memang tak semuanya bisa dirasakan secara langsung, tapi bisa dinikmati untuk seluruh rakyat jika penghasilan ‘pajak’ tersebut dipergunakan sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat saat mereka membayar pajak. tidak sebanding dengan mereka yang berpenghasilan beratus kali lipat dengan penghasilan tukang ojek & pkl :-(
    JELAS SANGAT TIDAK SETUJU :-)

    • admin
      04. May, 2012 at 5:10 pm #

      kembali ke masalah prioritas ya, walaupun bisa jadi ada pelaku sektor informal yang penghasilannya melebihi PTKP ya :)

  8. Irma Yuningsih
    04. May, 2012 at 3:51 pm #

    Pembayaran pajak itu memang di wajibkan, manfaat dari pajak itu pun kembali untuk rakyat. Namun melihat dari penghasilan Seorang pegawai Tukang Ojeg dan PKL belumlah layak untuk di wajibkan membayar pajak.
    belum layak jika ada pemotongan pajak dari penghasilan yang tak tentu dari seorang tukang ojeg dan pekerja yang masih belajar yaitu PKL.

    • admin
      04. May, 2012 at 5:11 pm #

      Yang sulit memang memilah mana yang kena (dan layak) pajak, di antara jutaan pelaku sektor informal :)

  9. Uray Mohammad Fachriansyah
    05. May, 2012 at 1:22 pm #

    Permasalahan underground economy seharusnya tidak difokuskan pada bagaimana menarik pajak dari mereka, tetapi harusnya pemerintah membina dan mengontrol keberadaan mereka.

    Komunitas ojek kini semakin membengkak jumlahnya karena sulitnya mencari pekerjaan lain dan mudahnya mendapatkan motor melalui kredit ringan, seharusnya pemerintah memperhatikan karir mereka dan membatasi kredit lunak sehingga ojek tidak menjamur dan volume kendaraan bermotor bisa berkurang.

    Masalah PKL, sebenarnya secara terselubung Pemerintah c.q. Pemda saya kira sudah menarik pungli atas keberadaan mereka sehingga eksistensi mereka bisa berlangsung walaupun terkadang banyak yang merugikan pengguna jalan, jadi yang diperlukan adalah merelokasi tempat berjualan agar tidak mengganggu ketertiban dan secara menarik sewa murah pemasukan kas negara.

    Pro dan kontra pajak harusnya diperjelas klasifikasi objek yang dijadikan sasaran pajak, jangan sampai kaum marjinal dipaksa untuk dikenakan pajak sedangkan kaum elit malah tidak kena pajak, contohnya banyak hunian mewah yang dijadikan perkantoran demi menghindari pajak.

    Tetapi yang lebih utama, kontrol atas pemasukan pajak mutlak dilakukan agar negara c.q. pemerintah tidak teriak merugi terus padahal untuk sektor BUMN seperti PLN, PT. KAI, Jasa Marga, Pertamina, dari tahun 1970-an banyak yang rajin membayar, tetapi karena pengelolaan yang buruk, mereka tidak ada peningkatan kepada masyarakat namun yang ada mereka merugi terus dan malah menaikkan tarif kepada masyarakat.

  10. Rani Nuraini
    05. May, 2012 at 11:42 pm #

    Jika kebijakan ini sampai terlaksana itu berarti pemerintah sudah mengabaikan kesejahteraan rakyatnya,alasan pemerintah harus jelas dan realistis jika hanya berdasarkan alasan jumlah tukang ojek dan pkl banyak bukan berarti kegiatan ekonomi seperti ini menjanjikan dan menghasilkan uang banyak mereka melakukan usaha seperti ini bukan karena usaha ini menjanjikan tetapi lebih ke tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi dan mereka tidak memiliki keahlian lain atau kurangnya tersedia lapangan pekerjaan seharusnya hal ini membuat pemerintah berfikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya.penghasilan tukang ojek menurut saya tidak banyak mereka harus bersaing dengan tukang ojek lain belum lagi harga bbm yang selalu memberikan isu isu akan naik,pungutan liar,dan membayar sewa ke pada juragan ojeg jika ada.bagaimana bisa membayar pajak?yang ditakutkan jika kebijakan pajak ini diterapkan akan lebih banyak kemiskinan di negara ini karena hasil pajaknya belum tentu bisa mereka nikmati, jika ingin menerapkan kebijakan pajak ini pemerintah harus merapikan pengolahan pajak itu sendiri agar rakyat benar benar merasakan hasil pajaknya contoh pendidkan gratis setidaknya beban rakyat sedikit berkurang jika pemerintah belum bisa mengelola pajak dengan baik lebih baik kebijakan ini tidak ada biarlah para tukang ojeg dan pkl ini hidup tenang tanpa bayangan pajak.

  11. Dalila Rahmawati Ester
    06. May, 2012 at 4:43 am #

    Sebenarnya peraturan perpajakan yang sudah ada sudah cukup baik, tetapi karena banyak terjadi penyelewengan dan kebocoran dana menyebabkan jumlah pendapatan negara dirasa kurang.

    Jadi, sebaiknya bukan peraturan pemungutan pajak saja yang diubah, melainkan sistem aliran pemungutan dan penyaluran dana yang diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    • Anna
      14. Jun, 2012 at 10:39 pm #

      untuk melakukan peanacenarn. Namun demikian kadang-kadang sering terlupakan adalah bagaimana merencanakan keuangan untuk pensiun anda sendiri. Ini adalah hal yang sangat penting. Dengan merencanakan pensiun secara matang maka

    • Bocah
      16. Jun, 2012 at 7:26 am #

      to chokie rcekors : tuh besok di dahsyat rctito miela :sdh ada rencana kok,jd ditunggu Ja, thanks banget nih.. ^_^chacho:pasti dateng kok,tunggu yah kabarnya thnxjalal: makasih thx support nya

  12. Yohanes Christomas Daimler
    06. May, 2012 at 1:59 pm #

    Wajib pajak boleh saja, namun prioritas tersebut digalakkan untuk golongan yg mana? Apakah pendapatan masyarakat tingkat rendah harus ikut digalakkan? Padahal golongan menengah-atas pun blum tentu membayar pajak. Menurut saya hal ini tidak adil. Di lain hal sistem penyaluran pajak yang kurang transparan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia jadi merasa “enggan” dengan bermunculan nya kasus2 shadow economy di surat kabar dan media kabar lain.
    Kita tau bahwa pendapatan untuk tukang Ojek dan PKL itu tidak pasti, dengan demikian untuk mencukupi kebutuhan sehari2 pun mereka blum tentu terpenuhi. Apalagi di tuntut untuk membayar pajak. Bukan hanya kening saja yang nantinya akan berkerut melainkan hidup mereka.
    Saya tidak setuju dengan ada nya pajak untuk masyarakat tingkat rendah dengan pendapatan tidak tetap, terlebih lagi kelangsungan hidup mereka belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.

  13. Gema Reda Ramadhan
    06. May, 2012 at 2:42 pm #

    ini sangat-sangat miris sekali jika memang benar-benar terjadi kita bisa melihat fakta dan realita yang ada di negara kita ini, bagaimana masih banyaknya masyarakat yang benar2 mampuh belum atau enggan membayar pajaknya. kita pun bisa melihat bagaimanapun banyaknya kasus yang menjerat para pegawai pajak, tentu ini sangat miris sekali, bagaimana seorang pkl & tukang ojek harus membayar pajak sedangkan untuk makan sehari-haripun kadang kurang mencukupi dan bagaimana dengan kebutuhan sekolah anak2. tentu ini harus dipikirkan dan dipertimbangkan beribu-ribu kali lipat oleh pemerintah

  14. Jonathan Hindharta
    07. May, 2012 at 4:01 am #

    Untuk saat ini seharusnya sektor informal seperti tukang ojek dan PKL, tidaklah dikenai pajak, karena saat ini kesejahteraan seluruh masyarakat yang merata belum tercapai.
    Kita tahu tujuan adanya pajak itu adalah untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka pajak itu haruslah dibebankan pada kalangan yang sesuai, sehingga jika kesejahteraan masyarakat sudah merata bisa saja sektor informal yang sudah cukup sejahtera dibebankan pajak juga, sehingga dapat membantu sektor informal lain yang belum cukup sejahtera. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka saya rasa akan tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

  15. Nurul Hayati Z
    07. May, 2012 at 4:33 pm #

    wah saya pribadi sangat tidak setuju sekali jika para tukang ojek dan pkl di kenakan pajak ,penghasilan mereka saja tidak tetap kadang dapat banyak dan kadang dapet dikit ,buat makan dan kehidupan sehari-hari saja mereka saya rasa sudah sangat berat ,apalagi jikalau di tambah pajak mau bayar dengan apa mereka. Seharusnya mereka lah yang dibantu dengan hasil-hasil pajak yang di setorkan oleh orang kaya dan mampu sehinga beban mereka akan berkurang dengan mendapat bantuan tersebut,bukan malah mereka yang terkena pajak ,pajak itu untuk mensejahterahkan rakyat ,dari rakyat untuk rakyat bukan dari rakyat untuk kantong pribadi pejabat yang marak pada saat ini..semoga pemerinta dan kroni2nya sadar akan kekeliruannya dan menjadikan pajak lebih bijak dan tepat sasaran

  16. Abi Setiadi Halim
    08. May, 2012 at 12:35 pm #

    Saya sebenarnya setuju saja bila para PKL dan Tukang Ojek dikenakan pajak, tapi lihat juga dari segi kesejahteraan dan keuangan mereka, jadi pajak untuk mereka diseuaikan dengan pendapatan mereka, jangan pajak mereka disamakan dengan pajak para orang-orang yang berpendapatan menegah samapai atas. Pajak itu wajib untuk semua warga negara indonesia yang berpenghasilan, itu juga untuk kesejahteraan rakyat “itu Katanya” tapi kenyataannya bisa kita liat sendiri , masalah pajak ini sangat rumit dimengerti, Banyak sekali orang-orang yang berpendapatan tinggi tidak membayar pajak, ada juga yang membayar pajak tapi tidak sesuai dengan pendapatannya, Jadi semua kembali pada kebijakan dan keadilan . jika kebijakan yang dibuat dijalankan dengan sesuai dan dengan Adil Maka Pajak Untuk para PKL dan tukang Ojek tidak masalah (Setuju), Asalkan janji-janji dan Slogan “Pajak Untuk Kesejahteraan Rakyat” tersebut dapat dipenuhi, Sehingga Masyarakat kecil pun dapat menikmati dari hasil mereka Membayar pajak dengan tepat dan bijak, (Fasilitas dan Sarana Yang Baik). Pengolahan pajak harus terbuka agar masyarakat pun dapat mengawasi untuk apa saja pajak tersebut, sehingga memperkecil kesempatan untuk para koruptor,”Pengawasan Yang Ketat”.
    terimakasih

  17. Dian Septiana Chandra Dewi
    09. May, 2012 at 3:08 pm #

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.03/2007 sudah dijelaskan bahwa memberikan pengecualian pada WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau saya sebagai seorang akademis, “Tidak sepakat” dengan dalil apapun apabila PKL, tukang ojeg, tukang becak diberikan pungutan biaya. Mengingat, hasil yang didapatkan tidak menentu setiap harinya. Bisa saja dalam satu hari si tukang ojeg mendapat 100.000, bisa 20.000. Yang menjadi WP kan yang berpenghasilan Rp.15.840.000 setahun. Dilihat dari syarat itu saja tidak masuk kriteria.berlaku pula untuk yang lain.
    Berbeda jika mandornya, atau yang memiliki becak sebanyak 100 becak yang disewakan, atau pengelola PKL, atau mandor ojeg yang menyewakan 1000 ojeg pada masyarakat. Mandornya itu boleh diberikan pungutan berupa pajak yang masuk dalam kantung kas negara. Tidak usah jauh-jauh ke kalangan pengusaha yang punya banyak tanda kutip terhadap pajaknya. Pengalokasian pajak juga masih belum jelas, bahkan Badan Kepegawaian daerah saja mensinyalir lebih dari 1000 PNS melakukan penyelewengan pajak.
    KPP Pratama Sudah arif mensosialisasikan dan gembar bemborkan pelayanan pajak. Tinggal diri kita sendiri, sudah layakkah kita menjadi WP.
    Sebagai kalangan akademisi, mahasiswa tidak layak mengatakan pemerintah salah dan rakyat yang benar, tidak juga sebaliknya. Namun pada implementasinya, apakah pemungutan pajak itu memberikan efek pada masyarakat?
    Kita andaikan saja tukang becak/PKL diberikan pungutan..atas dasar apa? untuk makan saja masih untung bisa sehari tiga kali. kenapa tidak mahasiswa diberikan pungutan pajak saja sekalian. Bahkan penghasilan “Maya” mahasiswa yang berasal dari orangtua lebih besar dari penghasilan yang diperas oleh keringat PKL atau tukang becak per harinya.
    Tidak perlu menjaring yang kecil jika kita bisa mendapatkan yang besar.
    Pajak terbesar dari TKI saja, kehidupan TKI tidak terjamin kok. Apakah yang membuat peraturan menjamin jika pajak diberlakukan pada kalangan informal akan “Menjamin” kehidupan para kalangan informal tersebut. Jika tidak, tidak usah ada pungutan untuk kalangan informal kecuali mandornya.
    Retribusi memang sudah ada dalam UU Dishub, dan pastinya masuk kas daerah karena retribusi masuk dalam PAD (Pajak Asli Daerah). Dan itu sudah ada target capaian berapa, dan yang sudah dicapai berapa. Jika belum tercapai, pasti akan diselidiki faktor yang menyebabkan retribusi tidak penuhi target.
    Sejauh saya lihat di lapangan, kalangan informal memang ditagih memberikan retribusi bahkan diduga untuk keperluan pribadi pemungut retribusi. Hal tersebut yang menjadi penelitian pula, alasan apa yang menyebabkan pemungut retribusi melakukan pungli. Dan bisa dijatuhkan hukuman pidana atasnya.
    Cukup mandornya saja yang dikenakan pajak, tidak usah pekerjanya, karena pasti sudah memberikan setoran pada pemilik barang.

  18. escort dubai
    10. Jul, 2012 at 7:41 pm #

    Sangat informatif pos. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan Anda dengan kami.

  19. gold account
    18. Dec, 2012 at 3:39 am #

    Adapun alasan utama kapitalisme (akan) gagal di dunia ketiga adalah bahwa sistem ekonomi modern ini baru menyentuh sebagian kecil perekonomian, sedangkan sebagian besar yang merupakan sektor ekonomi (perekonomian) rakyat berjalan dengan, pola kerja dan mekanisme sendiri terlepas dari apa yang terjadi pada sebagian kecil sektor industri modern di kota-kota besar. Sektor ekonomi rakyat ini dalam literatur disebut sektor informal, ”underground economy”, atau ”extra legal economy”, yang tak pernah diperhitungkan peranannya. Bahkan jika pemerintah Indonesia kini menggunakan istilah ”UKM”(Usaha Kecil dan Menengah), sektor ekonomi rakyat yang sebagian besar tidak dapat dikategorikan sebagai ”usaha” tidak masuk dalam kelompok UKM.

  20. Mrs Jennifer
    31. Jul, 2015 at 2:24 pm #

    Kami disetujui pemerintah dan pemberi pinjaman kredit bersertifikat Perusahaan kami tidak menawarkan pinjaman mulai dari pribadi untuk pinjaman industri untuk orang yang tertarik atau perusahaan yang mencari bantuan keuangan pada tingkat bunga dinegosiasikan 2% kesempatan untuk membersihkan dept Anda., Mulai atau meningkatkan bisnis Anda dengan pinjaman dari pinjaman perusahaan kami diberikan di Pounds (£), dollar ($) dan Euro. Jadi mengajukan pinjaman sekarang orang yang tertarik harus menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Mengisi informasi data peminjam. Hubungi kami sekarang melalui: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com
    (2) Negara:
    (3) Alamat:
    (4) Kota:
    (5) Sex:
    (6) Status Pernikahan:
    (7) Bekerja:
    (8) Nomor Ponsel:
    (9) Penghasilan Bulanan:
    (10) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan:
    (11) Jangka waktu pinjaman:
    (12) Tujuan Pinjaman:

    Terima kasih atas pengertian Anda karena kami berharap untuk mendengar dari Anda segera.

    E-Mail: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com

Leave a Reply to Dian Septiana Chandra Dewi

Name (required)

Email (will not be published) (required)

Website


three + 8 =